Legislator Pertanyakan Status 'Mitra' Ojol: Hindari Kewajiban Perusahaan?

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong regulasi yang kuat untuk pekerja ojek online ke depannya. Nurhadi tak ingin status 'mitra' bagi ojol hingga pekerja berbasis online lainnya justru digunakan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban yang harus diberikan.

"Pengemudi ojek online, taksi daring, hingga kurir logistik bukan hanya berjuang melawan panas dan hujan, tetapi mereka juga berjuang melawan sistem digital yang melucuti hak-hak dasar mereka sebagai pekerja," kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Nurhadi mengatakan kesenjangan antara kerja keras di lapangan dan penghasilan yang diterima driver ojol sebagai potret ketimpangan struktural dalam ekonomi digital Indonesia. Ia menyoroti status 'mitra' yang dianggap sebagai eksploitasi bentuk baru.

"Dengan status 'mitra', perusahaan platform berhasil menghindar dari kewajiban membayar gaji tetap, tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, cuti, dan perlindungan ketenagakerjaan lainnya. Ini adalah bentuk eksploitasi baru yang dikemas dengan teknologi," kata Nurhadi.

"Sayangnya, tanpa regulasi yang kuat, posisi tawar para pengemudi tetap rapuh," tambahnya.

Ia menilai DPR punya tanggung jawab konstitusional untuk menjawab problem hukum dan sosial akibat disrupsi digital. Nurhadi memandang perlu ada aturan yang memberi kepastian bagi pekerja digital.

"Apa gunanya omnibus law Cipta Kerja yang katanya pro-investasi, jika ribuan pekerja digital tidak punya kepastian pendapatan, apalagi perlindungan?" ucapnya.

Ia menyebutkan payung hukum baru berupa undang-undang bagi pekerja online sangat penting. Diharapkan ada regulasi yang mencakup soal transparansi algoritma platform, pembatasan komisi yang wajar, kewajiban jaminan sosial bagi pengemudi hingga evaluasi terhadap kemitraan eksploitatif.

"Apakah status 'mitra' ini memang murni hubungan bisnis atau praktik penghindaran kewajiban perusahaan? Ini harus diaudit oleh negara," jelas Nurhadi.

Ia menilai pemerintah melalui kementerian terkait harus menindak tegas perusahaan aplikator nakal yang menerapkan potongan tarif sangat besar. Nurhadi menyebut DPR RI akan memperjuangkan hak pekerja ojol.

"Demonstrasi para pengemudi ojek online bukan hanya soal uang, tapi juga martabat. Mereka adalah wajah nyata dari ekonomi digital yang selama ini diagung-agungkan sebagai masa depan," ujar Nurhadi.

"Yang pasti, DPR melalui komisi-komisi terkait tidak tinggal diam. Selama ini kami di Komisi IX terus bekerja untuk memastikan mitra ojol diakui sebagai pekerja sehingga berhak mendapatkan perlindungan dasar ketenagakerjaan," imbuhnya.

(dwr/azh)