3 months ago
32
Jakarta -
Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto mau program Ketahanan Pangan dilaksanakan. Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menparekraf Sandiaga Uno sepaham.
Program Ketahanan Pangan masuk ke dalam 4 program unggulan yang bakal diprioritaskan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberi suntikan anggaran ke program tersebut di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Kenaikan anggarannya pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 113,05 Triliun untuk 4 program tersebut. Selain Ketahanan Pangan, ada program makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional, pemeriksaan kesehatan dari Kementerian Kesehatan, hingga program Renovasi Sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketahanan pangan sendiri mendapat suntikan anggaran tambahan sebesar Rp 7,5 Triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa, serta melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.
Luhut Geram Sawah Disulap Jadi Vila
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan pun sepaham dengan keinginan Prabowo untuk mencetak sawah baru dan menghentikan alih lahan sawah jadi hunian. Ia juga dibuat geram atas banyaknya sawah yang berubah jadi vila di Bali.
"Tidak ada lagi orang membuat vila di sawah. Sawah biarlah sawah, supaya Bali jadi Bali yang unik," ujar Luhut saat memimpin rapat koordinasi persiapan Bali International Airshow (BIAS) 2024 di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Selasa (3/9/2024).
Luhut mencontohkan lingkungan rumah miliknya yang berlokasi di kawasan Cemagi, Kuta Utara. Menurut dia, lahan di belakang rumahnya itu semula adalah hamparan sawah. Kini, lahan sawah tersebut sudah menjadi bangunan.
Pemerintah pusat, Luhut berujar, segera menggelar rapat terbatas (Ratas) pekan depan untuk membahas larangan alih fungsi lahan di Bali.
Sandiaga Dukung Moratorium Hotel di Bali Selatan
Setali tiga uang dengan Luhut, Menparekraf Sandiaga Uno juga mendukung penghentian sementara atau moratorium pembangunan hotel di kawasan Bali Selatan yang dia nilai sudah terlalu padat.
"Keinginan kami juga untuk memoratorium pembangunan hotel untuk sementara. Karena dirasakan di Bali selatan itu sudah terlalu over build, untuk menghindari over tourism," ujar Sandiaga saat bertemu dengan stakeholder pariwisata di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Selasa (3/9/2024).
Sandiaga mengungkapkan permasalahan pembangunan di Bali itu akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, rencana moratorium pembangunan akomodasi di Bali selatan juga mendapat dorongan dari akademisi hingga para pelaku pariwisata.
"Masukan-masukannya sangat berharga, terutama tentang aspek keberlanjutan dan juga pengelolaan desa wisata," pungkas politikus PPP itu.
(wsw/wsw)
