Kemendagri Siap Koordinasi dengan Pemda Dukung Program Sekolah Rakyat

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, Kemendagri bertugas mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program tersebut.

"Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan Pemda-Pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda," ujar Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

Hal ini disampaikan Tito di hadapan awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, hari ini.

Tito menjelaskan keterlibatan Pemda dapat berupa penyediaan lahan, infrastruktur bangunan, perizinan, akses jalan daerah, infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan sumber daya manusia (SDM). Meski demikian, secara teknis tugas tersebut masih akan dibahas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait dan Pemda.

Ia menambahkan, sejalan dengan arahan Presiden RI, nantinya akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Dalam pelaksanaannya, akan diterapkan skema bottom-up, yang memungkinkan Pemda mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.

Dalam hal ini, Kemendagri, Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), beserta pihak terkait lainnya akan melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan.

"Misalnya tanahnya minimal lima hektare. Harus statusnya clear and clean, nggak ada masalah, nggak dispute. Apakah di situ ada akses infrastruktur jalan, air, listrik," tambahnya.

Tito pun menegaskan Kemendagri bersama Kemensos, KemenPU, dan pihak terkait lainnya akan menggelar rapat teknis guna membahas serta menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat kepada Pemda.

Selain itu, lanjut Tito, pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran kepada Pemda untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, diharapkan program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Senada, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro optimistis program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian/lembaga terkait.

Sejalan dengan arahan Presiden, Juri menjelaskan program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Jadi mohon dukungan seluruh pihak, dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan Sekolah Rakyat ini. Dan tentu ini membutuhkan dukungan juga dari masyarakat untuk bisa menyukseskan," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir pada rapat tersebut antara lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.

Tonton juga "Kemendagri Akan Cabut Izin Ormas yang Terlibat Premanisme" di sini:

(anl/ega)