2 weeks ago
13
Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) getol menggenjot proyek hilirisasi di Indonesia. Menurutnya, selama ini banyak juga pihak yang mengkritisi kebijakan ini.
Beberapa kritik menyebutkan hilirisasi yang dilakukan hanya menguntungkan perusahaan saja. Masyarakat tak menerima keuntungan secara langsung dari proyek-proyek besar hilirisasi.
Jokowi membantah hal tersebut. Masyarakat juga bisa dapat untung, hal itu terjadi dari pajak dan pungutan lainnya yang masuk ke negara dari perusahaan yang melakukan hilirisasi. Dari pajak tersebut, pemerintah melakukan pembangunan hingga pembiayaan berbagai proyek dan bantuan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada yang sampaikan ke saya, itu kan yang untung perusahaan, dapat apa rakyat? Jangan keliru, kita itu pungut pajak dari sana. Pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar, belum lagi PNBP-nya sangat banyak sekali, ini kan kembali ke masyarakat," ungkap Jokowi dalam Kongres ISEI, yang disiarkan virtual, Kamis (19/9/2024).
Belum lagi dampak langsung seperti penyerapan tenaga kerja lokal hingga multiplier effect ekonomi yang terjadi di sekitar lokasi hilirisasi. Dia memaparkan, hasil dari hilirisasi, misalnya saja nilai ekspor nikel.
Nilai ekspor nikel dan olahannya naik pesat sejak hilirisasi dilakukan. Pada 2015 ekspor nikel hanya Rp 45 triliun, ketika hilirisasi dilakukan jumlahnya naik sampai ratusan triliun.
"Ketika disetop 2021 dari Rp 45 triliun itu muncul angka Rp 340 triliun. Di 2022 muncul Rp 520 triliun, dan 2023 angkanya Rp 520 triliun. Ini lompatan yang besar," beber Jokowi.
Dari sektor minerba pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2015 hanya Rp 29 triliun, tapi pada 2023 PNBP minerba naik sampai Rp 172 triliun.
(hal/ara)
