MPR Soroti Implikasi Pemisahan Pemilu, Tegaskan Upaya Jaga Reformasi

12 hours ago 3
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Pemisahan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 menuai perhatian serius dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan menilai keputusan tersebut bukan sekadar perubahan teknis, melainkan membawa dampak sistemik terhadap arah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia ke depan. Menurut Johan, ini adalah momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

"Pemilu dua tahap menuntut kesiapan serius dari negara, partai politik, dan masyarakat," ujar Johan, dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Johan, pemisahan jadwal pemilu berpotensi memperpanjang suhu politik nasional, meningkatkan beban anggaran, serta menciptakan fragmentasi demokrasi jika tidak diantisipasi dengan matang. Johan juga mengingatkan akan risiko menurunnya partisipasi pemilih dan meningkatnya polarisasi akibat jeda waktu antar pemilu.

Dalam situasi ini, lanjut Johan, MPR memiliki peran strategis sebagai penjaga arah reformasi konstitusi. Johan menyebut MPR tidak boleh hanya menjadi penonton perubahan, tetapi harus hadir sebagai pengawal nilai dan semangat reformasi.

"Tugas ini sangat penting untuk memastikan demokrasi tetap berada dalam rel kerakyatan," tegas Johan.

Johan menyampaikan pentingnya MPR menjadi fasilitator dialog konstitusional lintas lembaga, termasuk antara penyelenggara pemilu, DPR, DPD, pemerintah, partai politik, hingga masyarakat sipil. Tujuannya, adalah membangun konsensus nilai dalam menyongsong pemilu dengan desain baru.

Johan juga menilai percepatan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah mendesak. Menurut Johan, meski tidak memiliki fungsi legislasi langsung, MPR dapat memberi rekomendasi kuat agar sistem kepemiluan tidak ditangani secara tambal sulam, tetapi secara struktural dan terencana.

Johan mengingatkan ketidaksinkronan jadwal antara pemilu nasional dan daerah dapat menimbulkan dualisme arah kebijakan. Hal ini dinilai berisiko terhadap konsistensi pelaksanaan program-program strategis nasional di daerah.

Momentum Reformasi Konstitusi

Lebih jauh, Johan mendorong agar putusan MK ini menjadi pijakan untuk merumuskan arah baru reformasi konstitusi yang lebih menyeluruh. Johan menekankan bahwa reformasi bukan sekadar amendemen pasal, tetapi pembenahan sistem politik, hukum, dan kelembagaan secara utuh.

Johan menyarankan agar arsitektur kelembagaan pemilu dievaluasi menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam konteks ini, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dinilai bisa menjadi panduan penting dalam menyatukan visi pembangunan pusat dan daerah.

"Demokrasi tidak boleh menjadi ajang kontestasi tanpa nilai. Kita perlu memperkuat demokrasi substansial yang berpijak pada partisipasi bermakna dan keadilan elektoral," kata Johan.

Menurut Johan, MPR sebagai rumah kebangsaan memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi reformasi konstitusi secara deliberatif dan inklusif. Johan berharap reformasi tidak hanya menjadi agenda elite, tetapi gerakan kolektif seluruh elemen bangsa.

"Dengan kepemimpinan kolektif dan legitimasi moral yang kuat, MPR dapat menjadi pilar utama dalam menjaga arah demokrasi Indonesia tetap berada di jalur yang konstitusional dan berkeadaban," pungkasnya.

Simak juga Video: Bos PPI: Pemilu Dipisah Tak Jamin Tingkat Partisipasi Masyarakat

(akn/ega)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article