Ahok Dukung Wacana Pramono Terapkan Jalan Berbayar: Tarif Diatur Gubernur

Jakarta -

Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Ahok menyebut tarif ERP dapat diatur langsung oleh gubernur.

"Saya pikir ERP ini nggak salah, selama tujuan awalnya sama. Harganya bisa di-adjust oleh gubernur setiap saat," kata Ahok seusai jadi pembicara di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakpus, Jumat (13/6/2025).

Ahok menerangkan sistem ERP berbeda dengan tol. Tol memiliki tarif tetap dan tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Penetapan tarif tol juga memerlukan birokrasi yang panjang, sehingga berbeda dengan ERP.

"Nah dengan cara itu kita pakai ERP untuk mengatur lalu lintas. Misalnya contoh ruas ini agak macet gitu ya, orang kenapa nggak mau masuk ke jalan alternatifnya karena mahal itu. Nah itu bisa diturunin harganya. Kalau tol kan nggak, mahal atau mahal gimana pun macet kita nggak ada pilihan," jelasnya.

"Jadi jangan kaget kalau tol kan, saya lihat ada persepsi yang mungkin agak keliru mungkin ya. 'Wah ini gila nih, jalan tuh pakai tol udah macet, ERP lagi kena duit, duit kita habis dong'. Nah di situ disediakan bus, kayak Sudirman-Thamrin, ada bus gratis, ada apa. Dulu sampai kita berpikir mau siapin parkir yang di gedung-gedung," sambung dia.

Ahok berpendapat setiap jalan di Jakarta ini seharusnya memiliki alternatif. Dengan begitu, kemacetan atau kepadatan dapat diurai.

"Harusnya semua lahan-lahan itu mesti ada jalur alternatif tambahan, selain taman. Jadi banyak jalan alternatif," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bicara sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Sistem ini dinilai sebagai langkah tegas untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah.

Dalam acara Leaders Forum di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5) malam, Pramono menegaskan ERP bukan sekadar alat pengendali lalu lintas, melainkan bagian dari kebijakan keadilan sosial.

"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang," kata Pramono.

"Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta nggak apa-apa, bayar semua ERP," sambungnya.

Pramono juga menyampaikan saat ini Pemprov Jakarta telah mulai membangun fondasi sistem transportasi publik yang lebih luas dan inklusif, salah satunya melalui integrasi Transjabodetabek.

(idn/idn)