Bicara Sekolah Rakyat, Wamensos: Bukan Sekadar Bangun Gedung tapi Harapan

Jakarta -

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung sekolah. Sekolah Rakyat dikatakan sebagai gerakan strategis dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem dan mengubah pola pikir masyarakat penerima bantuan sosial menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia.

"Ini bukan sekadar bangun gedung sekolah. Ini membangun harapan. Waktu kita sosialisasi di Temanggung, seorang ibu sampai menangis di depan Pak Menteri Sosial. Bukan karena sekolahnya megah, tapi karena anaknya yang dulu putus sekolah sekarang punya harapan lagi," ujar Agus dalam siaran pers, Sabtu (24/5/2025).

Hal itu dikatakan Agus saat menghadiri kegiatan 'Double Check PCO x Gempita' di Toety Heraty Museum, Jakarta, hari ini. Dalam acara yang berfokus pada advokasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan seni dan budaya ini, Agus menegaskan Kemensos saat ini memikul tiga tugas utama yang saling terkait.

"Yang pertama, memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini clear. Yang kedua, melaksanakan program-program Kemensos, dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, sampai pemberdayaan sosial. Dan yang ketiga, ini yang baru, membangun Sekolah Rakyat," sambungnya.

Sebagai bentuk respons langsung dari pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin dan miskin ekstrem terhadap akses pendidikan yang setara dan bermartabat Agus menilai program ini perlu didukung dengan sejumlah data nasional yang valid. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mewajibkan semua kementerian dan lembaga menyusun program berdasarkan DTSEN.

Data ini menjadi peta jalan dalam intervensi kemiskinan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menurut Agus, dari 24 juta orang miskin di Indonesia, 3,14 juta di antaranya mengalami kemiskinan ekstrem.

"Mayoritas dari mereka buruh tani di pedesaan, penghasilan cuma Rp 1,5 sampai Rp 2 juta sebulan, harus ngidupin 4-6 orang. Gimana mereka mau nyekolahin anak?" tutur Agus.

Untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari transformasi besar Kemensos dari program pasif ke arah pemberdayaan aktif. Agus mengatakan Sekolah Rakyat tidak bisa berjalan sendiri.

"Harus ada kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Tanpa itu, semangat pemberdayaan tidak akan tumbuh berkelanjutan," jelas Agus.

Ke depannya, program berbasis bantuan sosial sekaligus dapat membantu masyarakat keluar dari zona nyaman. Menurut Agus, dirinya tidak ingin bangsa ini mentalnya mental inlander (penjajah).

"Kita bangsa besar. Harus berani bermimpi besar dan bangkit," kata Agus.

"Berdaya itu artinya produktif. Kalau dia mau kerja, kasih lapangan kerja," sambungnya.

Agus menyebut jika seseorang ingin membuka usaha, harus ada lapangan usaha. Agus juga mengingatkan soal prototipe keberhasilan program pemberdayaan Kemensos.

"Waktu saya ke Malang, 500 keluarga kita wisuda, keluar dari program bantuan karena sudah mandiri. Ada satu ibu bilang ke saya, 'Pak Wamen, saya nggak mau anak saya terus dicap keturunan orang miskin.' Itu luar biasa. Itu semangat," ujar Agus.

Kemensos pun saat ini memanfaatkan aset-aset negara seperti sentra yang digunakan menjadi ruang belajar Sekolah Rakyat. Lantaran Presiden RI Prabowo Subianto meminta pada Juli 2025 minimal 100 Sekolah Rakyat sudah harus buka.

Spesifikasi sekolahnya unggulan, bukan sekolah seadanya. Agus mengatakan pemerintah ingin anak-anak dari keluarga miskin ini punya rasa percaya diri.

"Mereka bukan beban negara. Mereka masa depan Indonesia," pungkasnya.

Simak juga Video Kompetensi Wajib Calon Kepsek Sekolah Rakyat: Punya Empati-Daya Juang

(prf/ega)