1 week ago
12
Solo -
Sejumlah alumni sekaligus teman seangkatan Jokowi di SMAN 6 Solo, yang diajukan oleh Sartyatmo Tri Kuncoro, mengajukan diri sebagai pihak intervensi dalam sidang tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pihak penggugat dan tergugat beda sikap soal itu.
Penggugat perkara tersebut, Muhammad Taufiq, menolak keterlibatan pihak intervenient dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara tersebut. Sebagaimana berdasarkan Pasal 279-281 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV).
"Tiga alasan utama bahwa mereka punya keterlibatan hukum, mereka ingin menegakkan suatu hak, mereka dirugikan, itu tidak tecermin dalam jawabannya," kata Taufiq kepada awak media seusai persidangan di PN Solo, Kamis (5/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pembacaan tanggapannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Solo, kuasa hukum Taufiq, Andhika Dian Prasetyo, memaparkan alasan menolak permohonan pihak intervensi. Di antaranya permohonan dari pihak intervensi didasarkan rasa cinta dan rasa memiliki dengan SMAN 6 Solo sebagai alumni. Selain itu, pihak intervensi juga memiliki produk hukum berupa ijazah dari SMAN 6 Solo yang menjadi salah satu objek dalam gugatan.
"Pada prinsipnya kami menolak dalil-dalil dari termohon intervensi yang dimuat segala permohonan intervensi," ucap Andhika.
Sementara itu, kuasa hukum para tergugat, baik tergugat 1 Jokowi, tergugat 2 KPU Solo, tergugat 3 SMAN 6 Solo, dan tergugat 4 Universitas Gadjah Mada (UGM), menyetujui keterlibatan pihak intervensi tersebut. Sehingga memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pihak intervensi.
Dalam pembacaan tanggapannya, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menilai intervenient sudah memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai pihak intervensi. Dengan pertimbangan pihak intervensi adalah alumnus SMAN 6 Solo angkatan 1, yang masuk pada 1977 dan lulus pada 1980.
"Bahwa sebagai alumni SMAN 6 Solo, memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab menjaga nama baik SMAN 6 Solo. Dan sekaligus memiliki produk hukum berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya, pemohon intervensi memiliki kepentingan hukum yang dirugikan," kata YP Irpan dalam persidangan.
Baca selengkapnya di sini.
Simak juga Video: Soal Kelanjutan Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
(idh/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
