Puan Minta Kopdes Merah Putih Diatensi Kepala Daerah: Jangan Ada Masalah Hukum

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Kopdes Merah Putih yang baru diluncurkan bisa menjadi atensi Kepala Daerah. Dia meminta jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menghadiri peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7). Puan didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto hingga Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana. Turut hadir menemani, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, dan anggota DPR RI Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia.

"Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah pemerintah yang mempraktikkan bahwa Negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah," kata Puan dalam keterangan yang dibagikan kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Ia menyebut Kopdes Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ia menyebut program Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

"Keberpihakan ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat," kata Puan.

"Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi," tambahnya.

Adapun program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada. Puan menekankan pentingnya SDM mumpuni dan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala.

"Membangun koperasi yang baik membutuhkan SDM yang mumpuni, ekosistem usaha, dan pengawasan internal. Oleh karena itu maka dalam menjalankan praktik koperasi, kita harus memiliki kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan," katanya.

Labih lanjut, Puan juga meminta kepala daerah berperan aktif agar manfaat Koperasi Merah Putih dirasakan oleh masyarakat. Puan berharap hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi katalis bagi penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan di masa depan.

"Harus menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dalam menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih, jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari," sebut Puan.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Usai diluncurkan, seluruh koperasi yang tersebar se-Indonesia resmi beroperasi mulai hari ini.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terima kasih," ujar Prabowo.

Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota.

Selain itu, pelaksanaan program ini juga berkolaborasi dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog.

(dwr/wnv)