KPK Temukan Proyek Sekolah di Jakarta Terlambat, Belajar Siswa Terdampak

1 month ago 19

situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

KPK menemukan ada proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta yang alami deviasi atau penyimpangan dari standar sekitar minus 31%. Imbasnya, ada kegiatan belajar mengajar (KBM) terdampak di sejumlah sekolah.

Temuan ini diungkap oleh Satgas II Korsup Wilayah II KPK saat meninjau pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5). Kepala Satgas II Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, menegaskan bahwa PPK dan inspektorat agar serius merespons temuan tersebut.

"KPK mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi intensif dengan inspektorat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Perencanaan persiapan pengadaan seharusnya dilakukan secara matang, termasuk audit berkala dan evaluasi metode pemaketan pelaksanaan kegiatan," ucap Linda dalam keterangan yang dibagikan KPK, Jumat (23/5/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun program tersebut bagian dari 6 paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Total anggaran untuk seluruh paket proyek sekitar Rp 262 miliar, dan nilai kontrak pembangunan di wilayah Cikini sebesar Rp 61 miliar.

Anggaran 6 proyek ini berasal dari tahun anggaran 2024. Dinas pendidikan telah melakukan adendum agar proyek dapat dilanjutkan hingga tahun 2025.

"Kita bicara soal hak anak untuk belajar dengan layak. Maka proyek ini harus diawasi ketat dan diselesaikan tanpa alasan. Setiap keterlambatan, sekecil apapun, berdampak pada masa depan mereka," ucap Linda.

Akibat keterlambatan ini, sejak Mei 2024 para siswa SDN 01 dan 02 Cikini harus direlokasi ke SDN 03 dan 05 Gondangdia. Kegiatan pembelajaran jadi tidak optimal karena jam belajar dipadatkan dan para siswa harus bergantian dengan sekolah lain.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Achmad S, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek pembangunan sekolah yang ada. Ia berharap dukungan KPK bisa membangkitkan semangat.

"Kami berupaya optimal dan berkomitmen dalam menyelesaikan tugas ini, sehingga kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru nanti, gedung sekolah sudah dapat digunakan," ucapnya.

Simak juga video "KPK Sita Tiga Mobil Setelah Geledah Kantor Kemnaker" di sini:

(ial/rfs)