NasDem Setuju Ide Tambah Dana Parpol dari APBN, Singgung Moralitas Individu

Jakarta -

Ketua Bappilu NasDem Prananda Surya Paloh menanggapi usulan KPK agar partai politik (parpol) mendapatkan dana tambahan dari APBN. Prananda menilai hal itu dapat mencegah praktik korupsi.

"KPK mempunyai idealisme yang bagus yang benar, tapi yang perlu dipertanyakan kan apakah itu akan merubah moralitas dari individu? Bukan partainya ya. Tidak ada salahnya dengan itu, kan balik lagi ke individu ataupun partainya masing-masing," kata Prananda dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).

Hal itu disampaikan Prananda saat memimpin rapimnas Garda Pemuda NasDem Selasa (20/5). Dalam rapimnas itu, Prananda juga mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"NasDem tegas mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo. Namun kita memilih menolak jabatan, karena di awal pemilu NasDem mengusung calon yang lain," ujarnya.

"Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo untuk ada, namun kami siap menjadi sparting partner dan mitra bagi pemerintah," sambungnya.

Lebih lanjut, Prananda mengingatkan untuk dapat lebih bergerak memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia mengatakan Pemilu 2029 akan didominasi oleh pemilih pemula.

"Minimal sebulan sekali kita lakukan bakti sosial atau olahraga bersama agar anak-anak muda lebih dekat dengan kita. Ingat bahwa 2029, pemilu akan semakin berat dengan pemilih muda dominan. Garda Pemuda NasDem harus bisa hadir dan mengajak anak-anak muda," ujarnya.

"Kami ingin agar Garda Pemuda NasDem sukses membangun opini anak muda untuk memperbesar suara partai. Anak muda mesti berani dan mampu berpikir out of the box untuk memikat pemilih pemula. 2029 nanti persaingan akan jauh lebih berat," imbuh dia.

Selain itu, Prananda juga menekankan jika masyarakat harus menilai dari kemampuannya. Dia berharap masyarakat tak melihat dari nama keluarganya.

"Di tengah maraknya isu politik dinasti ini, saya ingin memberikan klarifikasi. Apakah memang politik dinasti itu salah atau betul? Ya, jawabannya ambigu, tidak ada yang tahu. Silakan kita balikkan ke masyarakat yang menilai," ujar dia.

Prananda menegaskan setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dia mengatakan partainya berupaya untuk tak membeda-bedakan.

"Bisa dilihat dari pola perekrutmen caleg dari 2014, 2019, sampai dengan 2024 kemarin. Kita menerima semua golongan dengan tangan terbuka," tuturnya.

Pimpinan KPK diketahui mengusulkan kepada pemerintah agar partai politik diberikan dana besar. Pendanaan ini diberikan menggunakan APBN.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi 'State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP' secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).

Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ide tersebut bisa didiskusikan. Sebab, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen serius dalam memberantas korupsi.

"Ya, yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi. Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan," kata Hasan kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Simak juga Video: Gerindra Sambut Baik Ide Penambahan Dana Bantuan Parpol

(amw/azh)