DKPP Ungkap Penyelenggara Langgar Kode Etik karena Digoda Peserta Pemilu

Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat terdapat 175 aduan sampai pertengahan 2025. Sebanyak 22 penyelenggara pemilu telah diberhentikan selama 2025, lantaran terbukti melanggar kode etik pemilu.

"Masih ada 175 aduan (per 10 Juli 2025). Yang sudah diputus 166, yang masih berproses sekitar 90 (aduan)," kata Ketua DKPP Heddy Lugito di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

Heddy mengatakan sebanyak 11 penyelenggara pemilu lainnya, telah diberhentikan dari jabatan ketua atau koordinator divisi. Selain itu, DKPP telah menjatuhkan 80 sanksi peringatan keras dan delapan sanksi peringatan keras terakhir kepada penyelenggara pemilu.

Heddy menyampaikan, pelanggaran-pelanggaran itu juga dipengaruhi oleh peran peserta pemilu. Dia mengatakan, dalam sejumlah temuan, peserta pemilu telah melakukan berbagai cara untuk menggoyahkan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

"Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP menunjukkan peserta pemilu melakukan berbagai cara dan masif dalam menggoyahkan integritas dan profesionalitas penyelenggara," ujarnya.

Heddy pun mengajak masyarakat untuk menelaah pertimbangan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap atau peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan. Dia mengatakan dalam putusan DKPP, masih terdapat pengaruh peserta pemilu atas pelanggaran kode etik penyelenggara.

Dia menegaskan pemilu dan pilkada bukan ajang untuk memperoleh kekuasaan. Namun, menurut dia, pemilu maupun pilkada ialah prosesi sakral penyerahan mandat suara rakyat untuk memilih pemimpinnya.

"Kalau hanya dimaknai sebagai kontestasi atau ajang perebutan kekuasaan, maka peserta akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan termasuk menggoda penyelenggara pemilu," ucapnya.

(amw/idn)