Legislator DKI Minta Warga Rusun Tak Mampu Bayar Sewa Diberi Keringanan

11 hours ago 6
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Anggota Komisi D DPRD DKI F-Golkar Judistira Hermawan menerima banyak keluhan warga yang tidak mampu membayar sewa rumah susun (rusun). Judistira meminta Pemprov DKI mendata penghuni rusun yang tidak mampu agar diberikan keringanan.

"Pak Pram (Pramono Anung) itu orang baik, insyaallah beliau setuju," kata Judistira, Kamis (10/7/2025).

Usulan ini disampaikan Judistira dalam rapat Komisi D DPRD DKI bersama sejumlah mitra seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI hingga Dinas Lingkungan Hidup pada Selasa (8/7). Judistira berharap ada alokasi anggaran khusus menangani masalah ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka setiap hari, setiap bangun pagi stres karena ada tagihan dari pemerintah terkait rumah susun, sehingga saya harapannya, pada saat saya sampaikan di rapat Badan Anggaran, ini masuk di dalam perubahan," ujar Judistira.

"Karena tidak begitu berat untuk kita mendata siapa-siapa yang layak diberikan keringanan, bahkan penghapusan sewa rumah susun," tambahnya.

Judistira juga berbicara soal keringanan yang diberikan Pemprov DKI saat berulang tahun ke-498 lalu. Salah satunya soal penghapusan pajak kendaraan, yang menurutnya keringanan itu patutnya diberikan juga ke warga menengah ke bawah.

"Di ulang tahun Jakarta yang ke-498 ini, Pemprov DKI Jakarta, begitu banyak memberikan keringanan-keringanan kepada masyarakat yang menengah. Banyak kendaraan PBB, keringanan PBB, kemudian juga pajak kendaraan bermotor. Tapi kita abai kepada saudara-saudara kita yang sangat tidak mampu, yang kebanyakan tinggalnya di rumah-rumah susun," katanya.

"Nah ini Bu Ketua, kalau memang ini bisa menjadi legacy dari Komisi D dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini dinas perumahan, ini sangat luar biasa," sambungnya.

(azh/isa)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article