Mensesneg Pastikan Tak Ada Pungutan Komunitas Bermain di GBK: Sudah Clear

5 hours ago 3
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal heboh pungutan sebesar Rp 1,9 juta terhadap komunitas bermain di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Prasetyo memastikan persoalan itu sudah selesai dan diputuskan tidak ada pungutan apa pun.

"Nggak, itu sudah diselesaikan, gitu. Sudah diselesaikan dan tidak benar kalau ada semacam, apa namanya, patokan tarif kan begitu," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Prasetyo mengatakan lokasi yang dipakai komunitas memang sebenarnya merupakan kawasan komersial, tapi GBK tetap memberikan fasilitas. Ia memastikan pungutan tersebut tidak ada dan masalah yang sempat ramai dianggap sudah selesai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena lokasi yang dipakai memang sebenarnya itu adalah lokasi komersial dan selama ini juga sudah difasilitasi," ujarnya.

"Dan, apa namanya, kalaupun dipergunakan, bisa dicarikan di tempat yang lain. Dan kemarin kita sudah duduk bersama-sama dengan teman-teman komunitas itu, nggak ada masalah," lanjut Prasetyo.

Sebelumnya, GBK menjadi sorotan setelah viral keluhan warga yang mengaku dimintai uang Rp 1,9 juta jika ingin melakukan kegiatan di lokasi tersebut. Namun akhirnya pihak GBK mengajak dialog warga yang mewakili komunitas bermain tersebut.

Persoalan soal patokan tarif muncul dari adanya keluhan disampaikan warga melalui akun X-nya, seperti dilihat detikcom pada Selasa (1/7/2025). Dia pun menyematkan akun X Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam cuitannya.

"Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional. tapi dipalakin sampe 1.9jt/kegiatan? Terus buat apa bayar pajak? kita juga ga pake lapangan khusus. tolong Pak gub @pramonoanung. di Bandung aja kita bisa aktivitas gratis," tulis akun tersebut.

Sekadar informasi, saat ini kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK), sebuah satuan kerja badan layanan umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara. GBK bukan dikelola oleh Pemprov Jakarta.

Merespons viralnya keluhan, pihak GBK pun menjelaskan pengenaan tarif diberlakukan hanya untuk kegiatan yang bersifat komersial. Pengaturan kegiatan di GBK bertujuan untuk memastikan ruang publik di sana dapat dinikmati oleh seluruh kalangan bersama.

"Pengenaan tarif diberlakukan bagi kegiatan yang bersifat komersial. GBK menghargai kepercayaan dan dukungan masyarakat sebagai ruang publik inklusif, kami berkomitmen untuk mendorong keterlibatan sosial dan pengembangan komunitas, sehingga tercipta sinergi positif antara GBK dan komunitas dalam mewujudkan fasilitas publik yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Kepala Divisi Humas, Hukum & Administrasi GBK, Asep Triyadi, kepada wartawan, pada hari yang sama.

(eva/imk)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article