DPRD Jakarta Bakal Panggil Food Station soal Gaduh Beras Oplosan

Jakarta -

Anggota Komisi B Fraksi PKS Ismail menyampaikan akan memanggil pihak badan usaha milik daerah (BUMD) Food Station Tjipinang terkait isu beras oplosan. Pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait isu tersebut.

"Saya pikir harus (memanggil). Mengenai jadwalnya tentunya ada mekanismenya. Kita akan usulkan pada ketua Komisi B untuk bisa mempertimbangkan segera pemanggilan," kata Ismail di DPRD Jakarta, Senin (21/7/2025).

Ismail menuturkan keterangan yang didapat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Food Station tidak pernah melakukan praktik oplos beras. Meski demikian, dia merasa perlu ada pemanggilan terhadap Food Station untuk meluruskan isu beras oplosan.

"Sejauh ini dari (Dinas) KPKP, Food Station itu bisa dijamin, Food Station yang dapat penugasan untuk masalah beras Jakarta ini terjamin tidak pernah melakukan praktek oplas," ujarnya.

"Tetapi saya pikir ini tidak bisa berhenti di sini statement penyangkalan seperti itu, tetapi justru di sinilah peran dan fungsi dari partai-partai itu segera melakukan segera membuktikan fungsi pengawasan. Karena praktiknya di lapangan seperti ini," lanjutnya.

Dia mengatakan, nantinya bukan sekadar mengklarifikasi mengenai beras oplosan, tetapi juga sejumlah hal lain. Seperti penyediaan stok dan stabilitas harga beras.

"Bukan sekadar beras oplosan, rapat kerja memastikan fungsi dari Food Station dan juga KPKP dalam hal ini agar selain pada fokus penyediaan stok dan stabilitas harga, juga pada pengawasan kualitas beras yang beredar di masyarakat," ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium yang ternyata hanya berisi beras berkualitas biasa. Selain berkualitas bukan premium, volume beras yang tertera dengan berat 5 kilogram hanya berisi 4,5 kg.

(dek/wnv)