Kortas Tipikor Polri-KPK Jadi Pemateri Retret Gelombang II, Ini yang Dibahas

16 hours ago 9
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

KPK dan Kortas Tipikor Polri turut menjadi pemateri dalam retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. Kedua lembaga hukum itu membahas penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah.

"Kami di sini hadir memberikan materi yang terkait dengan bagaimana menyelaraskan program-program pemerintah sehingga bisa dieksekusi oleh pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran," kata Kepala Kortastipidkor, Irjen Cahyono Wibowo, di IPDN, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Cahyono menuturkan kepala daerah juga harus mempunyai inovasi untuk mencari sumber daya anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu agar hal yang diamanatkan negara dalam undang-undang dasar dapat terwujud.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga apa yang menjadi tujuan negara itu sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang dasar kita itu bisa tercapai melalui program-program astacita," sebutnya.

Adapun Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, mengaku telah menyampaikan materi seputar pencegahan korupsi. Salah satu yang ditekankan ialah soal Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Jadi MCP itu kurang lebih seperti MCU untuk kesehatan, jadi manakala hasil MCP-nya sehat, kita bisa pastikan atau kita bisa simpulkan pemda yang bersangkutan kita nyatakan sehat dalam perspektif anti-korupsi," sebut dia.

"Apa MCP itu? MCP itu adalah tools untuk mengukur kesehatan pemda dalam perspektif anti-korupsi berdasarkan delapan area tata kelola pemerintahan yang paling tinggi potensi korupsinya," tambahnya.

Agung melanjutkan ada 8 indikator di dalam MCP itu sendiri. Indikator itu menjadi penilaian untuk melihat sejauh mana sebuah pemda bebas dari praktik korupsi.

"Jadi ada isu-isu terkait dengan sumber daya alam, isu yang terkait dengan pendapatan dari pajak, dan isu-isu yang lain seperti program MBG, kemudian penebalan bansos, kemudian nanti ada sekolah rakyat, dan lain-lain," ungkapnya.

Retret gelombang II sendiri dilakukan hingga Kamis (25/6). Ada 86 kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini.

Tonton juga "Momen Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong Berpapasan di PN Tipikor" di sini:

(ial/ygs)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article