3 weeks ago
12
Jakarta -
Pemerintah bergerak merespons penolakan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kementerian Lingkungan Hidup menemukan sejumlah pelanggaran.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut. Teddy menuturkan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol telah mengambil langkah-langkah tertentu. Dia memastikan pemerintah segera menyelesaikan permasalahan kegiatan tambang tersebut.
"Ini Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini. Tadi langsung kita hubungi dan saling berkoordinasi. Segera kita selesaikan," kata Teddy kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Lingkungan Hidup mengawasi empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat antara lain PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).
Seluruhnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.
Kementerian LH menjabarkan, PT ASP, perusahaan Penanaman Modal Asing asal Tiongkok melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas.
Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare. Kedua pulau tersebut tergolong pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
PT MRP ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan. Sementara PT KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dia menyebutkan akan turun langsung ke lokasi.
"Insyaallah, doakan saja, saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat," ujar Bahlil kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).
Bahlil menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
IUP PT Gag Nikel Diterbitkan Sejak 2017
Bahlil menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel telah diberikan sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018. Ia menyebut perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Jadi dan IUP-nya itu sekali lagi IUP produksinya 2017," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa lokasi tambang berada di Piaynemo, bukan di kawasan destinasi wisata utama Raja Ampat, dengan jarak sekitar 30-40 kilometer dari kawasan tersebut.
"Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat," ujar Bahlil.
Bahlil Akan Cek ke Raja Ampat
Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya kini telah dihentikan sementara oleh pemerintah. Penghentian ini menyusul meningkatnya perhatian publik atas dugaan kerusakan ekosistem di kawasan tersebut.
Bahlil mengatakan, penghentian sementara operasi tersebut juga dilakukan untuk menunggu hasil verifikasi dari tim yang diterjunkan langsung ke lokasi tambang tersebut.
"Saya ingin ada obyektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gag yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujar Bahlil.
Bahlil menyebutkan ada lima IUP di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi yakni PT Gag Nikel. Hal ini ia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Dirjen Minerba.
Bahlil akan mengecek langsung untuk melihat aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut. Hal ini dilakukan bersamaan dengan rencana mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di Papua.
"Saya kebetulan ini kebetulan saja dalam waktu minggu-minggu ...
