Pemprov Banten Susun Kajian KRL Sampai Serang, Target Pembangunan di 2029

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Banten sedang menyusun studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) untuk pembangunan kereta rel listrik (KRL) dari Rangkasbitung ke Kota Serang. Dinas Perhubungan (Dishub) menyebut pembangunan bisa saja dilakukan paling cepat pada 2029.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Banten, Tri Nurtopo, mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya ada pembangunan double track, tidak ada pembangunan elektrifikasi jalur untuk KRL.

Menurut Tri, Kota Serang mengusulkan agar ada elektrifikasi jalur sampai dengan Stasiun Kota Serang. Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten, Ditjen Perkeretaapian, serta PT Kereta Api Indonesia pun melakukan diskusi terkait usulan tersebut.

"Konsepnya di dalam RPJMN, itu muncul adalah double track dari Rangkasbitung, Serang, Merak. Setelah diskusi dengan Ditjen Perkeretaapian, kan tak muncul kata-kata elektrifikasi, karena yang ada double track. Karena double track itu tidak harus elektrifikasi," katanya, Kamis (10/7/2025).

Hasil rapat memutuskan agar Pemerintah Provinsi Banten membuat kajian untuk usulan proyek elektrifikasi dalam RPJMN. Pengerjaan oleh Pemprov dilakukan karena program tersebut melintasi Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang.

"Teman-teman Jakarta (Ditjen Perkeretaapian) mengatakan, 'Ini harus ada kajian yang beda. Karena yang kami kaji adalah double track, itu sudah sampai DED (Detail Engineering Design),'" ujar Tri.

Setelah kajian itu selesai, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Provinsi Banten bersurat kepada Kemenhub untuk menambah pengerjaan elektrifikasi rel dalam RPJMN. Menurut Tri, kajian akan selesai dalam enam bulan, dan jika lancar, pengerjaan elektrifikasi untuk KRL akan dilakukan pada 2029.

"Kajian selesai September. Kita ajukan surat 2026, dan tak mungkin tahun berikutnya jadi DED. Hitungan saya, ini baru proses perubahan, untuk ajukan perubahan item elektrifikasi kegiatan (di RPJMN) 2027 selesai. 2028 diajukan DED oleh pemerintah pusat. Proses setelah itu dari Pusat semua. 2028 DED, 2029 mulai pembangunan kalau anggaran tersedia semuanya," katanya.

(aik/wnv)