Puan Minta Negara Hadir Atasi Fenomena PHK: Tak Boleh Jadi Penonton

3 weeks ago 18
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan. Puan meminta pemerintah proaktif dan hadir langsung dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.

"Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh 'dapur' rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).

Berdasarkan data per 20 Mei 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan terdapat ada 26.454 pekerja yang di PHK. Angka ini naik signifikan dari sebelumnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan pun menilai kenaikan angka PHK itu bukan sekadar statistik. Namun, kata dia, hal itu menjadi pengingat jika krisis ketenagakerjaan telah semakin parah di Indonesia.

"Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," ujarnya.

Puan pun mendorong Pemerintah merespons dengan strategi yang konkret. Dia juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi yang jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Indonesia.

"Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan," jelasnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan kerja sama dari semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi fenomena badai PHK. Puan memastikan DPR akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, termasuk bagi para tenaga kerja.

"Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa," tuturnya.

"Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan. Kerja bersama dibutuhkan untuk memastikan adanya kebijakan konkret yang menyelamatkan tenaga kerja Indonesia," imbuh dia.

Simak juga Video: Edisi #533: Korban PHK Tembus 26.455 Per Mei 2025

(amw/azh)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article