3 days ago
6
Jakarta -
Anggota MPR dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti dampak konflik geopolitik global terhadap ketahanan pangan Indonesia. Menurutnya, memanasnya tensi antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat, menimbulkan tekanan serius terhadap stabilitas harga dan distribusi pangan nasional.
"Perang yang terjadi di Timur Tengah kini menjelma menjadi krisis global yang turut mengancam stabilitas harga pangan dalam negeri," kata Johan dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).
Ia menyoroti dampak langsung konflik ini terhadap lonjakan harga minyak mentah Brent, yang berimbas langsung pada biaya distribusi, ongkos transportasi, dan beban petani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harga Brent pernah menyentuh 93 dolar AS per barel. Di Indonesia, ini artinya biaya distribusi pangan naik, transportasi terganggu, dan ongkos usaha tani melonjak. Petani kita menanggung beban ganda," jelasnya.
Meski data per Mei-Juni 2025 menunjukkan harga Brent telah turun ke kisaran $79.21 per barel dan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) turun menjadi $62.75 per barel dari $76.81 pada Januari 2025. Johan menilai volatilitas harga tetap menjadi risiko fundamental bagi biaya produksi dan distribusi pangan.
Johan menegaskan bahwa dampak krisis ini tidak terbatas pada aspek ekonomi saja. Lonjakan harga pangan berkontribusi pada turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta memicu masalah gizi dan kesehatan, khususnya pada anak-anak. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan hingga keresahan sosial, bahkan dapat memicu aksi protes atau penjarahan dari kelompok masyarakat yang rentan. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia sempat menempati peringkat ketiga tertinggi dalam tingkat kelaparan di kawasan ASEAN.
"Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pangan nasional kita masih sangat rentan terhadap guncangan global. Ketergantungan impor untuk komoditas strategis seperti kedelai, gandum, dan bawang putih semakin memperparah risiko ketahanan pangan," tegasnya.
Data menunjukkan ketergantungan impor kedelai mencapai 78,44%, gandum hampir 100%, dan bawang putih mencapai 90,64%-bahkan mencapai 95% pada Desember 2023.
Karena itu, Johan mendesak transformasi kebijakan mendasar menuju kemandirian pangan. Menurutnya, solusi jangka pendek seperti impor tambahan atau operasi pasar belum menyentuh akar masalah.
Ia menawarkan beberapa langkah strategis, yaitu melalui Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertanian. Ia mencontohkan pemanfaatan pompa listrik untuk irigasi di Cirebon yang memangkas biaya dari Rp4,8 juta menjadi Rp720 ribu per musim tanam. Program Electrifying Agriculture (EA) oleh PLN mencatat lebih dari 240 ribu peserta dan konsumsi listrik khusus EA meningkat 9% menjadi 5 Terawatt-jam (TWh) pada 2023. Penggunaan motor listrik pun terbukti lebih efisien dibandingkan diesel, menghasilkan penghematan biaya bahan bakar sekitar 183%.
Selain itu, Johan juga menyebutkan soal Pengautan Hilirisasi Pangan Lokal. Ia menilai pengolahan hasil produk pertanian mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani dan daya saing nasional.
Setiap peningkatan satu unit kebijakan hilirisasi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di sektor pertanian sebesar 3,309 unit. Hilirisasi juga menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Menteri Pertanian bahkan menargetkan peningkatan ekspor kelapa dari Rp20 triliun menjadi Rp60 triliun melalui hilirisasi," ungkapnya.
Strategi lain yang didorong Johan adalah Pengembangan Sistem Distribusi Terintegrasi Berbasis Energi Terbarukan. Ia menjelaskan bahwa integrasi energi terbarukan dalam distribusi pangan dapat memangkas biaya logistik, mengurangi kerugian pascapanen, dan menjamin ketersediaan pangan yang lebih merata.
"Jika negara ingin tahan terhadap krisis global, maka dapur rakyat harus dijaga," tegas Johan.
Ia mendorong agar ketahanan pangan menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal, energi, dan perdagangan nasional.
"Ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi atau pertanian, melainkan pilar fundamental dari stabilitas dan pertahanan nasional. Krisis pangan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial yang mendalam. Mengintegrasikan ketahanan pangan ke dalam strategi pertahanan nasional adalah hal yang terpenting untuk menjaga ketahanan jangka panjang, kedaulatan, dan kesejahteraan warga negara," ujarnya.
Simak juga Video 'Waspada Obat & Pangan Ilegal di Era Digital! BPOM Tegaskan Ancaman Nyata bagi Ginjal':
(ega/ega)
Related
Mendikti Saintek Pesan ke Pengurus Ponpes untuk Terus Beri M...
Baleg DPR Bakal Bahas Revisi UU Aceh dengan Pemerintah, Sing...
Teror Bom di 2 Pesawat Saudia Airlines, Legislator: Harus Ja...
Mendikti Saintek: Negara Berkembang Budaya Menonton, Negara ...
Wanita di Jaktim Inisiatif Jaga Rumah Saat Pemilik Ngubur, T...
Ancang-ancang Jaksa Siapkan Sanksi Sosial untuk Perkara Ring...
Pramono Anung Mantu, Ucapan Selamat Mengalir dari Deretan To...
Di Orientasi IPDN, Nusron Wahid Wanti-wanti Pemda Alih Fungs...
Hasto Diperiksa sebagai Terdakwa Kasus Suap PAW Anggota DPR ...
Hakim ke Saksi Kasus PPDS Undip: Tugas Senior Dikerjai Junio...
KPK Periksa Eks Kepala Divisi Program Sosial BI Terkait Koru...
Kejagung Ingin PP Justice Collaborator Jadi Pemacu Terungkap...
Anies Bertemu Megawati di Nikahan Anak Pramono: Saya Salaman...
Fadli Zon Serahkan Tongkat Kepemimpinan HKTI ke Wamentan Sud...
Jokowi Kirim Karangan Bunga Ucapan Selamat di Pernikahan Ana...
6 Mahasiswa Jadi Tersangka Demo Anarkis Depan Kemenpora
RIGHT SIDEBAR TOP AD
Popular
Selain di Teras, Siswa SD di Pandeglang Juga Belajar di Bawa...
Polisi Tangkap 157 Pelaku Premanisme di Jaktim, 20 Orang Dit...
KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi Ringan-Berat Selama Janu...
Kapolda Metro Cek Langsung Demo Ojol di Patung Kuda
