Jaksa Usut Keuntungan Nadiem di Kasus Laptop, Ungkit Investasi Google ke Gojek

Jakarta -

Kejaksaan Agung menyebut ada peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop Chromebook yang berujung dugaan korupsi hingga membuat empat orang menjadi tersangka. Kini, Kejagung sedang mendalami keuntungan Nadiem terkait pengadaan laptop tersebut.

"Kenapa tadi NAM (Nadiem Anwar Makarim) sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, saat menjawab pertanyaan soal Nadiem di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Dia mengatakan penyidik masih mendalami apa keuntungan yang diterima Nadiem dari proyek tersebut. Salah satu yang diusut terkait hubungan proyek pengadaan laptop dengan investasi yang pernah diberikan Google kepada Gojek.

Sebelum menjadi menteri, Nadiem dikenal sebagai pendiri Gojek yang merupakan perusahaan transportasi online. Gojek pernah mendapat sejumlah dana investasi dari perusahaan besar seperti Alphabet yang merupakan perusahaan induk Google. Chromebook merupakan laptop yang menggunakan sistem operasi milik Google.

"Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM, ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, kami sedang masuk ke sana," jelas Qohar.

Qohar meminta masyarakat tak perlu resah. Dia menyatakan pihaknya tak akan berhenti pada tahap pertama penetapan tersangka.

"Sabar ya, karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ketika dua lagi cukup pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka," tutur Qohar.

Qohar juga mengatakan undang-undang yang berlaku tidak mensyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan keuntungan. Dia mengatakan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika diduga menguntungkan orang lain atau korporasi dalam suatu kasus korupsi.

"Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," ujarnya.

Perencanaan program digitalisasi pendidikan itu diduga sudah dilakukan jauh sebelum periode tahun anggaran 2020-2022. Program itu diduga direncanakan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri.

Kini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 1,9 triliun ini. Mereka ialah:

1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW);
2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL);
3. Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT/JS);
4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM).

GoTo Buka Suara

Gojek, yang kini telah menjadi GoTo, buka suara terkait pemeriksaan Nadiem. Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya menyebut Nadiem telah mundur dari posisinya dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen perusahaan sejakOktober2019.

"GOTO menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang," kata Ade Mulya, Selasa (15/7).

Ade menyebutkan Nadiem sudah tidak menjadi pejabat eksekutif ataupun karyawan Gojek. Nadiem, menurut dia, telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris Gojek sejak Oktober 2019 dan sama sekali tidak terlibat lagi dalam operasional maupun manajemen perseroan.

"Selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apa pun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang sedang diselidiki," ujarnya.

(ond/haf)