Nadiem Makarim Janji Hadiri Panggilan Kejagung Senin 23 Juni

Jakarta -

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bakal memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) Senin, 23 Juni 2025. Nadiem akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun.

"Akan hadir Senin di Kejagung," kata kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

Kendati demikian, Hotman belum memerinci waktu pastinya Nadiem menghadiri pemeriksaan. Hotman juga belum membeberkan hal apa saja yang akan dibawa pada saat pemeriksaan.

Sebelumnya, Kejagung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun. Nadiem akan diperiksa Kejagung pada Senin, 23 Juni 2025.

"Penyidik sudah melakukan penjadwalan dan pemanggilan terhadap saudara Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan mulai pukul 09.00 ya," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Kejagung, Jaksel, Jumat (20/6).

Harli berharap Nadiem bakal memenuhi panggilan untuk diperiksa. Nantinya, menurut Harli, pihaknya akan mendalami sejauh mana fungsi pengawasannya Nadiem saat menjabat Mendikbud terkait kasus tersebut.

"Saya kira itu menjadi bagian ya karena yang bersangkutan kita tahu menjabat Menteri dalam kurun waktu itu. Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini," kata dia.

"Itu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini dan tentu kita melihat apakah ada peran yang bersangkutan terkait dengan proses pelaksanaan dari pengadaan karena bagaimanapun bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga," sambungnya.
Harli berpendapat, penuturan dari Nadiem penting terkait kasus yang tengah diusut Kejagung. Alasan itu jadi dasar bagi penyidik untuk memanggilnya pekan depan.

"Sehingga sangat beralasan bagi penyidik memanggil dan menghadirkan yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan," ucapnya.

Kasus yang diusut Kejagung ini terkait dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan senilai Rp 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022. Dalam prosesnya penyidik Kejagung juga telah menggeledah apartemen dan tempat tinggal dua stafsus. Termasuk apartemen milik Jurist yang berlokasi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Nadiem Makarim Buka Suara

Nadiem Makarim juga sudah buka suara. Dia menjelaskan, pengadaan laptop pada eranya sebagai menteri dilakukan saat pandemi COVID-19 pada 2020.

"Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan," kata Nadiem dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/6).

Nadiem mengatakan saat itu krisis pendidikan juga terjadi di tengah-tengah krisis kesehatan. Menurut dia, pengadaan laptop adalah upaya mitigasi agar pembelajaran sekolah tetap berjalan.

"Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin, agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi risiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung," ucapnya.

Dia menyebutkan saat itu Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77 ribu sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Menurut Nadiem, pengadaan laptop itu untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

"Perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK, yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak daripada learning loss," jelas dia.

(whn/whn)