Puncak Haji Dimulai, Puan Ingatkan Penyelenggara Beri Pelayanan Terbaik

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan menjelang puncak ibadah haji 1446 H/2025 M yang akan berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia menekankan pentingnya Pemerintah memastikan jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan baik dan nyaman.

"Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, jadi harus terus dipertahankan saat puncak haji. Pastikan jemaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, treatment khusus harus diperhatikan," ungkap Puan Maharani, Rabu, (4/6/2025).

Adapun puncak ibadah haji tahun ini dimulai pada 9 Zulhijah atau 5 Juni esok hari. Di sinilah momen paling sakral dalam rangkaian ibadah haji berlangsung, dimulai dengan wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, dan bermalam di Mina untuk kemudian melontar jumrah.

Puan berharap semua hal yang diperlukan selama puncak haji sudah dipersiapkan secara maksimal, termasuk tenda mabit.

"Momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik, terutama mengingat cuaca ekstrem dan kepadatan yang tinggi," sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Agar pelaksanaan haji tahun ini sempurna dan zero permasalahan, Puan pun menekankan beberapa hal penting. Mulai dari, mitigasi kesehatan jemaah yang harus menjadi prioritas utama, adaptasi atas sistem baru multi syarikah dan adanya evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Puan meminta seluruh petugas haji, khususnya tim kesehatan untuk segera memetakan jemaah yang rentan, termasuk lansia, jemaah dengan komorbid, dan mereka yang mengalami penurunan kebugaran. Menurutnya, mitigasi dini dan pendekatan proaktif harus dilakukan untuk mencegah kelelahan ekstrem, dehidrasi, hingga heatstroke yang kerap menjadi ancaman di Armuzna.

"Kami juga berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan pribadi, tidak memaksakan diri jika tidak dalam kondisi prima, serta mematuhi arahan dan panduan dari petugas kesehatan maupun pembimbing ibadah," imbau Puan.

Untuk diketahui, tahun ini Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru dalam pelayanan haji, yaitu multi syarikah, di mana pengorganisasian jemaah selama di Armuzna tidak lagi berdasarkan kloter, melainkan disusun dalam kafilah oleh pihak syarikah bekerja sama dengan PPIH.

Menurut mantan Menko PMK itu, sistem baru ini menuntut koordinasi yang lebih intensif dan fleksibilitas tinggi dari petugas Indonesia di lapangan. Oleh karenanya, Puan mendorong agar setiap petugas memahami perubahan alur dan peran dengan cermat, terutama karena tugas kloter hanya sampai masa persiapan murur.

"PPIH dapat memastikan data jemaah, termasuk yang akan melakukan murur, untuk diserahkan secara akurat dan tepat waktu ke pihak syarikah. Hal ini guna mencegah disinformasi atau jemaah tersasar," ucapnya.

"Jemaah juga perlu diberi penjelasan yang transparan mengenai sistem kafilah agar tidak terjadi kebingungan saat pelaksanaan ibadah," lanjut Puan.

Di sisi lain, Puan memandang penerapan multi syarikah adalah tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki kualitas layanan ibadah haji.

"Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini," tuturnya.

DPR disebut akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur PPIH dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, DPR pun telah mengirimkan Tim Pengawas guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.

"Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya," terang Puan.

Terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit, Puan menyatakan DPR akan ikut mengawal persoalan tersebut.

"Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi," ungkap Puan.

Meski begitu, Puan menyatakan DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah.

"Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan," jelasnya.

Sementara kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, Puan berpesan untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta beribadah dengan aman dan nyaman.

"Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat...