3 days ago
18
Jakarta -
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi tambak dengan total luas 20 ribu hektar di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Program itu disebut dapat membuka lapangan kerja hingga 119.100 orang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Tinggal Hermawan mengatakan sebagian besar lahan yang menjadi target revitalisasi sebelumnya merupakan tambak idle atau tidak produktif, sistem budidayanya masih tradisional, tidak memiliki tandon maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah.
"Melalui program ini, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi area budidaya perikanan yang bernilai tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin," kata Tinggal dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, program ini akan memberikan dampak besar terhadap transformasi sistem budidaya di kawasan tersebut, di antaranya dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan. Selain itu, revitalisasi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Dengan luas lahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan mencapai kurang lebih 20.413,25 hektare, program ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 119.100 orang di sektor hulu, on farm hingga hilir," lanjut Tinggal.
Adapun total luas lahan revitalisasi melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)kurang lebih 20.413,25 hektare yang tersebar di empat kabupaten. Rinciannya Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 hektare di Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, Tarumajaya. Kabupaten Karawang seluas 6.979,51 hektare di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tirtajaya. Kabupaten Subang seluas 2.369,76 hektare di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara dan Sukasari. Terakhir, Kabupaten Indramayu seluas 2.875,48 hektare di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan dan Sindang.
KKP pun terus melakukan sosialisasi bersama untuk menyampaikan penetapan kawasan hutan ketahanan pangan itu. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu menjelaskan bahwa sosialisasi telah beberapa kali dilakukan. Kegiatan terbaru melibatkan 18 camat dan 49 kepala desa serta kepala dinas kelautan dan perikanan dari empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
"Ini merupakan salah satu tahapan penting yang telah dilakukan KKP. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I dan II guna memastikan bahwa pelaksanaan program ini ramah lingkungan dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Tebe.
Pria yang akrab disapa Tebe menambahkan bahwa dalam waktu dekat KKP masih akan melaksanakan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat di 49 desa yang masuk dalam cakupan wilayah program. Selain itu, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta empat pemerintah kabupaten.
"Berbagai tahapan akan terus kami jalankan. Kami berharap pada tahun ini dapat dilakukan ground breaking sebagai simbol dimulainya tahapan pelaksanaan program revitalisasi tambak di Pantura Jabar," tambah Tebe.
(kil/kil)
