3 days ago
25
Jakarta -
PT Gag Nikel buka suara soal operasional tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Plt Presiden Direktur Arya Arditya menyatakan area tambang nikel yang dikelolanya sama sekali tidak masuk dalam batas resmi Geopark Raja Ampat.
Berdasarkan data resmi Geopark Raja Ampat, kawasan wisata ini mencakup empat pulau utama Waigeo (termasuk Kepulauan Wayang di ujung utara), Batanta, Salawati, dan Misool. Karena Pulau Gag berada cukup jauh dari keempat pulau tersebut, kegiatan pertambangan PT Gag Nikel dipastikan tidak berada di zona Geopark Raja Ampat.
"Kami menyayangkan berita hoax yang beredar bahwa PT Gag Nikel telah merusak Pulau Gag. Kami sudah melakukan berbagai hal dalam melaksanakan operasional berkelanjutan agar tidak merusak Pulau Gag," sebut Arya dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).
Soal pengelolaan limbah, Arya mengatakan PT Gag Nikel telah menerapkan prosedur sesuai standar pertambangan yang berlaku. Prosedur yang telah dijalankan yaitu mengoperasikan sistem drainase, sump pit, dan kolam pengendapan untuk menampung air larian.
"Proses pengolahan air limbah dilakukan melalui lima kompartemen sebagai filter dan tampungan sedimentasi, semua air atau limpasan hasil hujan itu sebelum masuk ke badan sungai kita endapkan terlebih dahulu melalui lima kolam, dan kita lakukan pengukuran Total Suspended Solids (TSS) setiap hari, setelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baru kita keluarkan," tegas Arya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, PT GAG Nikel juga telah memperoleh persetujuan teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL) untuk pengelolaan air larian, serta aktif melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan konservasi terumbu karang di sekitarnya. Setelah kolam penampungan sedimentasi mengering, residu limbah dipindahkan ke tempat penampungan khusus yang sudah ditentukan.
Arya juga memaparkan penambangan nikel di Pulau Gag bahkan sudah berlangsung lebih lama dibanding popularitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Secara geologis, wilayah ini dipengaruhi oleh Sesar Sorong di utara merupakan kerak Samudra Pasifik, di selatan kerak Benua Australia, sehingga mineral nikel terbentuk melalui proses lateritisasi pada singkapan kerak samudra.
Dia memastikan bahwa perusahaan akan terus kooperatif dan menegakkan prinsip Good Mining Practices dalam operasional tambang. Apalagi, PT Gag Nikel merupakan kepanjangan tangan pemerintah, karena merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kami juga siap mendukung langkah Menteri LH dalam melakukan pendalaman terhadap upaya pemulihan lingkungan yang selama ini telah dilakukan oleh Gag Nikel," tegas Arya.
Sejak mendapatkan Izin Operasi Produksi pada 2017 dari Kementerian ESDM dan mulai beroperasi 2018, Gag Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan.
Pertama, reklamasi area tambang yang sejak 2018 hingga Desember 2024 Luas lahan reklamasi mencapai 131,42 hektare, dengan penanaman lebih dari 350.000 pohon, termasuk 70.000 pohon endemik dan lokal untuk mempercepat pemulihan ekosistem. Dengan kemajuan penilaian keberhasilan reklamasi dari kementerian ESDM tahun 2022 sebesar 56,19 Ha
Kedua, PT Gag juga melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Sejak 2018 hingga Desember 2024, PT GAG telah merehabilitasi 666,6 hektare DAS, dengan 231,1 hektare tanaman berhasil tumbuh, dan 150 hektare lainnya dalam proses penilaian.
Ketiga, pihak Arya juga melakukan konservasi terumbu karang. Program transplantasi terumbu karang seluas kurang lebih 1.000 m² dilaksanakan di kawasan pesisir Raja Ampat, dengan monitoring triwulanan oleh tim internal dan pengawasan tahunan bersama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, sebagai wujud sinergi industri dan akademik.
Terakhir, PT GAG juga rutin melakukan pemantauan Kualitas Lingkungan: Data tahun 2024 menunjukkan bahwa kadar SO₂, NO₂, PM₁₀, dan PM₂.₅ di titik dermaga, tambang, dan lokasi pit tetap jauh di bawah ambang batas. Air limbah tambang memiliki pH stabil (7-8), TSS hanya 5-27 mg/L (baku mutu: 200 mg/L), dan kadar Chromium VI tercatat 0,03-0,07 mg/L (batas: 0,1 mg/L). Tingkat kebisingan di seluruh titik pemantauan tidak melebihi 70 dBA.
(hal/ara)
