Prabowo Teken PP Atur Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pembentukan pengadilan militer baru. Ada 5 pengadilan militer yang dibentuk, yakni Balikpapan, Makassar, Pekanbaru, Kendari, dan Manokwari.

Dilihat detikcom, Kamis (19/6/2025), pembentukan 2 pengadilan militer Balikpapan dan Makassar didasarkan pada PP Nomor 22 Tahun 2025. Sedangkan 3 pengadilan militer lain di Pekanbaru, Kendari, Manokwari, didasari pada PP Nomor 23 Tahun 2025. Kedua PP itu ditandatangani Prabowo pada 6 Mei 2025.

Pembentukan pengadilan militer baru ini merupakan respons dari tingginya beban kerja di pengadilan militer di wilayah sebelumnya yang selama ini menangani wilayah hukum sangat luas. Diharapkan, dengan adanya pengadilan militer baru, beban tersebut akan terbagi dan proses peradilan menjadi lebih efisien.

Adapun daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi V Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Selatan.

Lalu, daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru meliputi wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Pengadilan Militer V-18 Kendari meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengadilan Militer V-21 Manokwari meliputi wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam beleid ini juga diatur pelimpahan perkara yang belum disidangkan dari pengadilan lama ke pengadilan baru, serta pengelolaan personel, aset, dan sarana prasarana yang dikoordinasikan Mahkamah Agung.

Pembiayaan pembentukan dan operasional pengadilan baru ini akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui bagian anggaran Mahkamah Agung.

(eva/dhn)